BAB2 PEMBAHASAN 2.1 Pelaksanaan Pancasila pada masa Demokrasi Parlementer / Liberal Sistem pemerintahan parlementer yang pertama di Indonesia dimulai pada 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946 dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Pertama Indonesia, Soetan Sjahrir atau disebut juga sebagai Kabinet Sjahrir I. Langkah mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari presidensil ke parlementer PerkembanganPolitik Masa Demokrasi Liberal Sistem Pemerintahan. Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi penggantian kabinet. Tulisanberikut akan mencoba mengulas masalah tersebut. 6. BAB II SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER DAN PRESIDENSIL. Pembicaraan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan sudah dimulai zaman Yunani Kuno, yang dipelopori oleh Socrates (w. 399 SM), yang kemudian diikuti oleh Plato, Aristoteles, Epicurus, dan Zeno. Sejarahsistem pemerintahan Demokrasi Parlementer atau Liberal diterapkan di Indonesia pada 1950-1959. Ketika menganut sistem ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh perdana menteri bersama presiden sebagai kepala negara. Demokrasi Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya peran penting. Tujuhkabinet pada masa demokrasi parlementer meliputi: 1) Kabinet Natsir: September 1950 - Maret 1951. 2) Kabinet Sukiman: April 1951 - Februari 1952. 3) Kabinet Wilopo: April 1952 - Juni 1953. 4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I: Juli 1953 - Juni 1955. 5) Kabinet Burhanuddin Harahap: Agustus 1955 - Maret 1956. SejarahDemokrasi Parlementer. Cikal-bakal sistem Demokrasi Parlementer terlacak di zaman peradaban Yunani Kuno, tepatnya di sebuah kota polis yang disebut Athena. Dalam makalah Demokrasi, Dulu, Kini, dan Esok (2009) karya Wasino, terungkap bahwa polis dikenal saat itu sebagai tempat pusat ilmu dan pembelajaran. Kebijakanpolitik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer memiliki empat tujuan utama yaitu : Berusaha menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Meruntuhkan sistem kolonial secara menyeluruh. Pembahasan Pada periode 1950-1959, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen dapat mengangkat serta memberhentikan perdana menteri dengan mosi tidak percaya. Sistem ini terinspirasi dari negara-negara Barat. Democracy, maka berkembang keinginan agar sistem pemerintahan yang dibangun adalah sistem Parlementer ataupun setidak-tidanya varian dari sistem Pemerintahan Parlementer.1 Namun terlepas dari kenyataan bahwa sistem Parlementer itu pernah gagal yaitu pada saat munculnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tentang Erademokrasi parlementer di Indonesia, juga sering kali disebut sebagai era demokrasi konstitusional. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet Presidensial Pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X/1945 pada 16 Oktober 1945 dan diikuti kemudian oleh Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan Buatlahmind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer - 7715061 Claudiniabra Claudiniabra 04.10.2016 Sejarah Sekolah Menengah Atas terjawab • terverifikasi oleh ahli Buatlah mind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1 Lihat jawaban Iklan Iklan gumantinr gumantinr Selainitu, pada masa ini pula terjadi beberapa peristiwa penting seperti Konferensi Asia-Afrika dan pemilu pertama di Indonesia. Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang negara yang digunakan adalah UUDS 1950. Sementara itu, sistem pemerintahan menurut UUDS 1950 adalah sistem parlementer. Sistempemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer (sistem demokrasi liberal). Pemerintah dijalankan oleh perdana menteri, sedangkan presiden hanya sebagai lambang. Sebab, pada umumnya rakyat menolak RIS, pada 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk Negara Kesatuan dengan UUDS 1950. Pada masa pemberlakuan Sejarahpanjang Indonesia dengan demokrasi parlementer di mulai pada tahun 1950-1959. UUD 1950 Sementara diterapkan yang secara eksplisit merepresentasikan sistem demokrasi parlementer. Teknisnya, perdana menteri yang menggawangi kabinet harus melaporkan tanggung jawabnya kepada parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). TUGAS• Buatlah mind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Parlementer Sejarah Indonesia 65 2. Sistem Kepartaian Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. 3HxZIET. Masa Demokrasi Parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-undang Dasar Sementara 1950 sebagai undang-undang Negara Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 238. Demokrasi Parlementer juga disebut sebagai masa Demokrasi Liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberalisme. Pemerintahan Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 menganut sistem demokrasi parlementer. Tepatnya, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer yaitu pada 17 Agustus 1950 hingga 6 Juli 1959. Bagaimana perkembangan politik, ekonomi & kehidupan masyarakat pada masa ini? Berikut pemaparannya. Perkembangan Politik Masa Demokrasi Parlementer Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pada masa Demokrasi Parlementer undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Apa yang dimaksud dengan sistem parlementer? Berikut penjelasannya. Sistem Pemerintahan Masa Demokrasi Parlementer Sistem Pemerintahan yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah sistem parlementer yang artinya Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen dapat dengan segera membubarkannya. Kabinet yang digunakan pada masa Demokrasi Parlementer adalah sistem Zaken Kabinet. Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Kabinet yang Terbentuk pada Masa Demokrasi Parlementer Tercatat terdapat 7 kabinet pada masa demokrasi parlementer. Beberapa kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi parlementer adalah kabinet Natsir, Sukiman-Suwirjo, Wilopo, Ali Sastroamidjojo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Djuanda. Berikut adalah pemaparan masing-masing kabinet yang berdiri pada masa ini. No. Nama kabinet Perdana Menteri Jumlah personel Awal masa kerja Akhir masa kerja 1. Natsir Mohammad Natsir 18 6-September-1950 21-Maret-1951 2. Sukiman-Suwirjo Sukiman Wirjosandjojo 20 27-April-1951 23-Februari-1952 3. Wilopo Wilopo 18 3-April-1952 3-Juni-1953 4. Ali Sastroamidjojo I Ali Sastroamidjojo 20 1-Agustus-1953 24-Juli-1955 5. Burhanuddin Harahap Burhanuddin Harahap 23 12-Agustus-1955 3-Maret-1956 6. Ali Sastroamidjojo II Ali Sastroamidjojo 25 24-Maret-1956 14-Maret-1957 7. Djuanda Djuanda Kartawidjaja 24 9-April-1957 5-Juli-1959 Sistem Kepartaian Masa Demokrasi Parlementer Sistem kepartaian yang dianut pada Masa Demokrasi Parlementer adalah sistem multi partai. Artinya, sistem ini memiliki banyak partai politik. Menurut Tim Kemdikbud 2017, hlm. 240 Partai-partai yang berdiri pada masa demokrasi parlementer adalah sebagai berikut. Nama Partai Pimpinan Tanggal Berdiri Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi Dr. Sukirman Wiryosanjoyo 7 November 1945 Partai Nasional Indonesia PNI Sidik Joyosukarto 29 Januari 1945 Partai Sosialis Indonesia PSI Amir Syarifuddin 20 November 1945 Partai Komunis Indonesia PKI Mr. Moh. Yusuf 7 November 1945 Partai Buruh Indonesia PBI Nyono 8 November 1945 Partai Rakyat Jelata PRJ Sutan Dewanis 8 November 1945 Partai Kristen Indonesia Parkindo Ds. Probowinoto 10 November 1945 Partai Rakyat Sosialis PRS Sutan Syahrir 20 November 1945 Persatuan Marhaen Indonesia Permai JB Assa 17 Desember 1945 Partai Katholik Republik Indonesia PKRI IJ Kassimo 8 Desember 1945 Partai-partai politik yang berdiri di masa demokrasi parlementer cenderung memperjuangkan kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional. Partai-partai ini saling bersaing, saling mencari kesalahan serta saling menjatuhkan. Bahkan partai-partai politik yang tidak memegang jabatan kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan tindakan oposisi kurang sehat yang berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Pemilu 1955 Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum Pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan salah satu tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung. Dalam pemilu ini, rakyat dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil yang mereka percaya. Banyak kalangan yang menilai bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilu pertama ini melibatkan 39 juta rakyat Indonesia yang memberikan suaranya. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni meliputi Pemilu 1955 tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955. Tahap ini memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Perolehan suara terbanyak pada Pemilu ini dimenangkan oleh empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu 1955 tahap kedua dilaksanakan pada pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950. Selanjutnya, anggota DPR hasil Pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956, sedangkan pelantikan anggota Konstituante dilaksanakan pada 10 November 1956. Gangguan Keamanan & Pemberontakan pada Masa Demokrasi Parlementer Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, namun ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat. Pemerintahan masih belum dapat berjalan dengan stabil. Hal ini karena para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing. Pergantian kabinet dalam waktu singkat masih terus saja terus terjadi. Kemudian hal ini akhirnya menyebabkan munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah. Dalam perkembangannya, pergolakan-pergolakan itu mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer meliputi APRA, RMS, Pemberontakan Andi Azis, Pemberontakan PRRI dan Permesta. Berikut adalah pemaparan masing-masing gerakan pemberontakan menurut Tim Kemdikbud 2017, hlm. 242-244. 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling dan didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu adil yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januan 1950, pasukan APRA menyerang Kota Bandung serta melakukan pembantaian terhadap anggota TNI. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Siliwangi. 2. Pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil. Gerakan ini menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin melepaskan diri dari NKRI karena menganggap Maluku dapat mandiri secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya Gerakan RMS adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan terlalu kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang, yakni Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. 4. Pemberontakan Andi Azis Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang menjadi pasukan kemanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Pada saat itu, di Makassar sering terjadi bentrokan antara kelompok propersatuan dengan kelompok pro-negara federal. Tuntutan ini tentunya tidak dipenuhi, dan pemerintah tetap mendatangkan TNI sebagai pasukan keamanan. Andi Aziz dan pasukannya yang kecewa kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting di Makassar, seperti pos-pos militer, kantor telekomunikasi, lapangan terbang, serta menahan Letnan Kolonel Mokoginta yang merupakan Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur. Pada akhirnya Andi Azis dan pasukannya yang memberontak akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer RI di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. 5. Pemberontakan PRRI dan Permesta Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di Sumatra dan Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut karena jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Akhirnya, hal itu menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya mereka membentuk gerakan dewan yang meliputi Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon, Terdapat pula Dewan Garuda di Sumatera Selatan pimpinan Letkol Barlian, dan Dewan Manguhi di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut meminta agar Kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5×24 jam. Setelah menerima ultimatum itu, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan Letkol Achmad Husein secara tidak hormat. Karena ultimatumnya ditolak pemerintah, pada 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Husein mengumumkan berdirinya PRRI kemudian diikuti oleh pengumuman Permesta pada 17 Februari 1958 di Sulawesi. Untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer. Pada 29 Mei 1961, Ahmad Husein dan tokoh-tokoh PRRI lainnya akhirnya menyerah. Konferensi Asia Afrika KAA dan Deklarasi Djuanda Masa Demokrasi Parlementer memang mengalami banyak gangguan stabilitas politik dan keamanan. Namun, pemerintah pada masa Demokrasi Parlementer juga mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan. Keberhasilan tersebut di antaranya adalah Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika KAA dan Deklarasi Djuanda. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika KAA Konferensi Asia Afrika KAA diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama satu minggu dan menghasilkan sepuluh prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Isi dari dasasila Bandunga adalah sebagai berikut. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBBcc. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika KAA meningkatkan pamor Indonesia. Karena, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia mampu menyelenggarakan konferensi tingkat internasional. Keuntungan lainnya adalah adalah dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih dikuasai Belanda. Konferensi Asia Afrika KAA juga berpengaruh terhadap dunia internasional. Konferensi ini menjadi awal lahirnya organisasi gerakan Non-Blok. Setelah berakhirnya KAA, beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaannya. Deklarasi Djuanda Sebelum Deklarasi Djuanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil dari garis air rendah pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia. Batas 3 mil itu menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau Indonesia. Batas itu menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengarungi lautan tersebut tanpa hambatan. Kondisi ini akan menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengawasan wilayah Indonesia. Melihat kondisi inilah kemudian pemerintahan Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum teritorial. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Isi dari Deklarasi Djuanda adalah sebagai berikut. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara Kepulauan, dan untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Penetapan Deklarasi Djuanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut III PBB Tahun 1982 United Nations Convention On The Law of The Sea/ UNCLOS 1982. Pengakuan Deklarasi Djuanda memperluas wilayah Indonesia hingga 2,5 kali lipat, yakni dari km² menjadi km². Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer Pada masa Demokrasi Parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut mencakup permasalahan jangka pendek dan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Sementara permasalahan jangka panjangnya adalah pertambahan jumlah penduduk yang diiringi tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai berikut. 1. Gunting Syafruddin Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengah. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. 2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnik Tionghoa sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi Gerakan Banteng. Tujuan dari sistem ekonomi Gerakan Banteng adalah sebagai berikut. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Maksudnya, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gerakan Benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3 tahun 1950-1953 lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah semakin besar. Tidak dapat tercapainya tujuan Gerakan Banteng antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut. Pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif. Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah. Kurang mandirinya para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. 3. Nasionalisasi Perusahaan Asing Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan cara mencabut hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap, yakni sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. 4. Finansial Ekonomi Finek Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi Finek. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Hubungan Finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Usulan Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda. Pada akhirnya pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya, yakni dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Dampak dari pelaksanaan finek ini adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya. Sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. 5. Rencana Pembangunan Lima Tahun RPLT Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956–1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut. Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 248. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer Kehidupan masyarkat pada masa Demokrasi Parlementer mengalami gejolak dalam berbaga bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesenian. Keadaan Sosial Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan kemanan di berbagai tempat. Sementara perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancer menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pendidikan Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi. Hal itu karena menurut Menteri Pendidikan pada masa itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan di era modern. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 31. Maksudnya, setiap pendirian 3 sekolah umum, akan diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah yang berdurasi selama 3 tahun. Setelah itu, mereka juga dapat melanjutkan ke sekolah teknik atas selama 3 tahun lagi. Setelah sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan lulusannya dapat memiliki kompetensi dan mampu mengerjakan suatu bidang teknik tertentu. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi , dan Akademi Research Laut. Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Pada masa Demokrasi Parlementer didirikan beberapa universitas baru di antaranya adalah Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatra Utara di Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Padjajaran di Bandung, Universitas Airlangga di Surabaya, dan Universitas Hasanuddin di Makassar. Kesenian Pada masa ini juga Indonesia mulai mengalami kemajuan dalam bidang seni. Dalam bidang kesenian, muncul berbagai organisasi seni lukis, seperti organisasi Pelukis Indonesia PI dan Gabungan Pelukis Indonesia GPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia ASRI di Yogyakarta. Berakhirnya Masa Demokrasi Parlementer Berakhirnya masa demokrasi parlementer atau liberal ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali pada UUD 1945 yang berisi Pembubaran konstituante. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Presiden Soekarno menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan dekrit karena sistem pemerintahan parlementer dianggap tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan dan kestabilan politik. Hal tersebut tampak dari pergantian kabinet yang telah terjadi 7 kali hanya dalam kurun waktu antara 1950-1959 saja. Demokrasi parlementer juga dianggap hanya memancing perdebatan yang tiada ujungnya. Sementara itu kondisi negara malah semakin gawat dan tidak terkendali sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas IX. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dinamika Persatuan Dan Kesatuan – Tahukah Grameds bahwa dinamika persatuan dan kesatuan bangsa itu penting untuk dipelajari sebagai upaya kita sebagai generasi bangsa untuk menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak masa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah terjadi banyak dinamika dalam mempertahankan utuhnya Indonesia dari masa ke masa hingga sekarang. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat kuat. Pernah terjadi berbagai bentuk pemberontakan dan segala bentuk upaya untuk memisahkan diri dari NKRI. kedinamisan bangsa Indonesia tersebut telah dimulai sejak Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Maka dalam peristiwa ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, tidak bisa lepas dari sejarah Indonesia. Kemudian sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mulai menggelar sidang untuk menetapkan tiga keputusan penting, yakni menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk KNIP untuk membantu presiden. Dari situlah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dan terus berlanjut dari masa ke masa dengan berbagai bentuk seperti berikut ini DINAMIKA PERSATUAN DAN KEATUAN BANGSA INDONESIAMasa Revolusi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945-27 Desember 1949Masa Republik Indonesia Serikat RIS 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950Masa Demokrasi Liberal 17 Agustus 1945- 5 Juli 1959Masa Orde Lama Atau Masa Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959- 12 Maret 1967Masa Orde Baru Indonesia 12 Maret 1967- 21 Mei 1998Masa Reformasi 21 mei 1998-SekarangFaktor Pendorong dalam Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa1. Pancasila2. Sumpah Pemuda3. Bhinneka Tunggal IkaFaktor Penghambat dalam Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa dikatakan dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan hingga tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bangsa Indonesia pada masa ini menghadapi Kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai, Ditariknya tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus menghadapi berbagai pemberontakan. Selama masa revolusi ini, terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka yakni antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak sah, kenyataannya Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya secara terang-terangan kepada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali untuk mencoba membantah kemerdekaan dengan kedatangan serbuan dari luar negeri melalui Agresi Militer, sehingga terjadilah peperangan kembali antara kedua negara tersebut. Melihat dari sudut Indonesia, terjadinya peperangan tersebut bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya, itulah sebabnya disebut sebagai perang kemerdekaan. Masa perang kemerdekaan tersebut terjadi mulai dari tahun 1945 sampai 1949. Pada akhir tahun 1949, Belanda resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan berdasarkan istilah pada hasil Konferensi Meja Bundar disebut dengan penyerahan kedaulatan. Dalam perang kemerdekaan tersebut akhirnya Belandalah yang kalah berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar tersebut yang berhasil digelar. Pada masa ini, periode tahun 1945-1949 dinamakan sebagai periode ”Perang Kemerdekaan”. Pada masa revolusi kemerdekaan ini, terjadi pula pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yakni pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI Madiun di tahun 1948 dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI/TII. Masa Republik Indonesia Serikat RIS 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950 Apakah Grameds mengetahui bahwa Indonesia pernah menjadi negara federal? Masa ini berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 kemudian menjadi dasar terbentuknya federasi dari 15 negara bagian. Presiden Republik Indonesia Serikat RIS pada masa ini adalah Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri. Masa ini, para menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Presiden pada masa ini adalah kepala negara yang tidak didampingi oleh seorang wakil presiden berdasarkan konstitusi RIS. Jika presiden berhalangan hadir, maka akan digantikan posisinya oleh perdana menteri yang tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri dan para menteri kabinet. Pada masa ini Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer, dimana kabinet akan bertanggung jawab kepada parlemen dan jika pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen maka kabinet harus dibubarkan atau mengundurkan diri. Konstitusi RIS ini mengenal enam lembaga Negara, yakni presiden, dewan menteri, senat, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Mahkamah Agung MA, dan Dewan Pengawas Keuangan DPK. Sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih delapan bulan. Kemudian RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menggunakan sistem sebagai negara kesatuan. Pemberontakan yang terjadi pada masa ini adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA, Pemberontakan Andi Azis dan Pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS. Berdasarkan hasil perundingan pada Konferensi Meja Bundar dengan Belanda, Indonesia harus berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat ini terjadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang diwarnai dengan berbagai pemberontakan, seperti Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA di Bandung, pemberontakan Andi Azis di Makassar dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. Masa Demokrasi Liberal 17 Agustus 1945- 5 Juli 1959 Masa Demokrasi Liberal Indonesia dimulai sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Indonesia pada masa ini menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 UUDS 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. UUDS 1950 ini adalah bentuk perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan Pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950 dengan bentuk negara kesatuan Indonesia. Karena Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara, maka dibentuk sebuah badan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Namun, terjadi dinamika politik yang tinggi, dan saling memaksakan kepentingan kelompok dan golongan sehingga pembahasan Undang-Undang Dasar menjadi rumit dan berjalan sangat lama. Itulah sebabnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 dengan isi sebagai berikut Pembubaran konstituante Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 Pembentukan MPR dan DPA sementara Pada masa ini terjadi berbagai pemberontakan, seperti Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia DI/TII di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan dan Pemberontakan PRRI/Permesta. Masa Orde Lama Atau Masa Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959- 12 Maret 1967 Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 kemudian menjadi awal pada masa ini, yakni 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sejak berlakunya kembali UUD 1945 dan jabatan Perdana Menteri sudah tidak berlaku lagi. Berlakunya demokrasi terpimpin ini berawal mula dari demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun, semakin lama justru bergeser menjadi dipimpin oleh Presiden atau Pemimpin Besar Revolusi. Itulah sebabnya akhirnya segala sesuatu yang didasarkan kepada kepemimpinan pemerintahan yang dianggap sebagai penguasa. Pada masa orde lama ini, Irian Barat bersatu dalam Negara Indonesia melalui perjanjian Trikora. Sebelumnya, dalam perjanjian KMB, Belanda tidak mau menyerahkan wilayah Irian kepada negara Indonesia. Dinamika yang terjadi di masa ini adalah para pemimpin MPR, DPR, BPK dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden kemudian membubarkan DPR Tahun 1960 dan muncul UU No. 19 tahun 1964 sehingga presiden bisa berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa orde lama terjadi pemberontakan besar, yakni G3OS/PKI. Masa Orde Baru Indonesia 12 Maret 1967- 21 Mei 1998 Pada masa Orde Baru ini dimulai sejak 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk pemerintahan presidensial Indonesia dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno sudah tidak lagi menjadi presiden Indonesia sejak tahun 1966 yang menandakan berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru, yang dikenal dengan sebutan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Para menteri pada masa orde baru berbentuk tujuh kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan I sampai Pembangunan 7. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan fatal bagi bangsa Indonesia, seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan ditangan presiden dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN dalam badan pemerintahan. Karena penyimpangan yang sangat berat tersebut akhirnya kekuasan orde baru berakhir setelah adanya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Tepat tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden republic Indonesia selama 30 tahun masa jabatannya. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga menggantikan Soeharto. Masa jabatan Presiden Habibie sangat singkat dan berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada masa orde baru terjadi integrasi bekas jajahan Portugis di pulau Timor, yakni menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor-Timur. Masa Reformasi 21 mei 1998-Sekarang Masa reformasi terjadi banyak perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Amandemen ini diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dan stabil daripada masa-masa sebelumnya. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pemerintah konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan maupun eksekutif dan adanya jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga Negara lainnya. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden indonesia dan mulai memasuki masa reformasi, muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik. Seperti adanya kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis dan Otonomi Daerah pada tahun 1999. Dilakukannya amandemen atau perubahan pada UUD NRI Tahun 1945 pada masa reformasi ini termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuan utamanya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan sehingga tercapai kondisi kenegaraan yang lebih stabil. Masa reformasi Indonesia mengalami lima kali pergantian presiden, yakni Habibie masa memimpin 1998-1999, Abdurrahman Wahid masa memimpin 1999-2001, Megawati Soekarno Putri masa memimpin 2001-2004, Susilo Bambang Yudhoyono masa memimpin 2004-2014 dan Joko Widodo masa memimpin 2004-sekarang. Dilihat dari dinamika persatuan dan kesatuan bangsa di atas adakalanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia begitu kukuh, tetapi ada pula masa ketika dinamika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dihadapkan oleh berbagai macam gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia sudah banyak terjadi dalam sejarah Indonesia hingga saat ini. Namun sebagai generasi bangsa, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh pberkembang hingga sekarang. Faktor Pendorong dalam Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam perkembanganya, ada tiga faktor yang dapat mendorong dan memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang. Ketiga faktor tersebut adalah bentuk pemersatu seluruh bangsa Indonesia yang bisa mempersatukan segala perbedaan dan keanekaragaman yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Mulai dari perbedaan suku bangsa, agama, bahasa dan lainnya ini bisa dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut. Sehingga perbedaan- perbedaan tersebut justru bisa semakin memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Berikut ini tiga faktor pendorong dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia 1. Pancasila Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar Negara dengan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia ini dapat menjadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi suku atau penganut agama tertentu saja, melainkan nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. 2. Sumpah Pemuda Pemuda Indonesia telah mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang merupakan sumpah untuk menunjukkan tekad seluruh pemuda Indonesia yang memperjuangkan bangsa dalam melawan penjajah demi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Isi rumusan Sumpah Pemuda memiliki nilai utama, yakni satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Kehadiran Sumpah Pemuda kemudian menjadi sangat penting di tengah gempuran berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bahkan sampai sekarang. 3. Bhinneka Tunggal Ika Grameds pasti sudah tidak asing dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sangat penting bagi negara Indonesia dengan beragam suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walau berbeda-beda tetap satu jua. Walaupun negara Indonesia adalah bentuk negara yang majemuk dan multikultural, namun tetap tidak terpecah belah, yakni tetap bersatu demi keutuhan NKRI. Faktor Penghambat dalam Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Selain faktor pendorong, ada pula faktor yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti berikut ini Kebhinekaan/Keberagaman pada Masyarakat Indonesia yang tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat indonesia. Hal ini bisa terjadi perbedaan pendapat yang lepas kendali, adanya perasaan kedaerahan yang berlebihan, sehingga bisa memicu terjadinya konflik antardaerah atau antarsuku bangsa Letak geografis indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga berpotensi untuk memisahkan diri. Contohnya daerah- daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari Negara tetangga atau daerah perbatasan. Selain itu daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar, seperti daerah wisata atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah Adanya gejala Etnosentrisme yang merupakan sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain Melemahnya nilai- nilai budaya Bangsa sehingga memperkuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak secara langsung maupun kontak tidak langsung Nah, itulah penjelasan tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang pernah terjadi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Apakah Grameds sudah memahaminya? Dinamika tersebut merupakan catatan sejarah bangsa Indonesia yang membuktikan bahwa untuk menjadi Negara yang besar pasti akan dihadapkan pada banyak masalah sebagai bentuk kedinamisan. Sebagai generasi muda kita perlu mengenal dan memahami sejarah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar lebih memaknai sejarah kebangsaan ini. Jika Grameds tertarik mempelajari dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terutama dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN, maka bisa kunjungi koleksi buku Gramedia di Grameds bisa menemukan banyak referensi buku, mulai dari buku pelajaran di tingkat SMP, SMP atau sederajat sampai buku dari perspektif yang lebih luas. Berikut ini rekomendasi buku Gramedia yang bisa Grameds baca tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Selamat belajar. SahabatTanpabatas. ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien - Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia tidak bertahan lama. Sejarah sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer atau Liberal diterapkan di Indonesia pada 1950-1959. Berikut ini sejarah masa Demokrasi Parlementer di menganut sistem ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh perdana menteri bersama presiden sebagai kepala Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya peran penting. Pada sistem ini, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur urusan politik dan boleh membuat Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya peran penting. Pada sistem ini, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur urusan politik dan boleh membuat partai. Selain itu, para anggota kabinet juga diperbolehkan mengkritik pemerintah jika tidak setuju terhadap Indonesia ternyata pernah menganut sistem ini mulai 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959. Tokoh-tokoh Indonesia yang mempercayai dibutuhkannya Demokrasi Parlementer atau dikenal Demokrasi Liberal di antaranya, Mohammad Hatta dan Sutan keduanya, sistem pemerintahan tersebut mampu menciptakan partai politik yang bisa beradu pendapat dalam parlemen serta dapat menciptakan wujud demokrasi sesungguhnya, yakni dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk kata lain, Mohammad Hatta dalam Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat 2008122 menambahkan, Indonesia berbentuk republik berlandaskan kedaulatan rakyat. Socrates, Pesepakbola yang Mengubah Sejarah Demokrasi Brasil Hidup Mati Partai Politik & Titik Balik Sejarah Demokrasi Indonesia Terdapat sejarah tentang kelahiran paham Demokrasi Parlementer yang dikatakan berawal dari Demokrasi secara umum di salah satu kota polis, Athena, di zaman Yunani Kuno, hingga meluas ke Eropa, dan akhirnya dikenal dunia. Selain itu, ada juga ciri-ciri, kekurangan, dan kelebihan dari sistem tersebut. Cikal-bakal sistem Demokrasi Parlementer terlacak di zaman peradaban Yunani Kuno, tepatnya di sebuah kota polis yang disebut Athena. Dalam makalah Demokrasi, Dulu, Kini, dan Esok 2009 karya Wasino, terungkap bahwa polis dikenal saat itu sebagai tempat pusat ilmu dan sana, pembuatan keputusan terkait masalah masyarakat dan kehidupan kota dilakukan dengan mencari suara terbanyak musyawarah. Akan tetapi, seiring hilangnya peradaban Yunani Kuno, sistem demokrasi ini juga turut memudar Faud Hasan, Bab Pengantar, dalam Plato, ApologiaL Pidato Sicrates yang diabadikan Plato, 198629-31.Tokoh-tokoh Indonesia yang memercayai dibutuhkannya Demokrasi Parlementer atau dikenal juga sebagai Demokrasi Liberal di antaranya Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Menurut keduanya, sistem pemerintahan tersebut mampu menciptakan partai politik yang bisa beradu pendapat dalam parlemen serta dapat menciptakan wujud demokrasi sesungguhnya, yakni dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk rakyat. Mohammad Hatta dalam Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat 2008122 menambahkan, Indonesia berbentuk republik berlandaskan kedaulatan juga 10 Pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia Menurut Pancasila & UUD Amnesty 3 RUU Pemekaran Papua Bentuk Kemunduran Demokrasi Demokrasi Parlementer di Indonesia Tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat RIS, yang merupakan bentuk negara hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar KMB dan pengakuan kedaulatan dengan Belanda, resmi dan kawan-kawan dalam Sejarah Indonesia Kelas 12 201548 menyebutkan bahwa RIS kemudian diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Seiring dengan itu, sistem pemerintahannya pun berubah menjadi Demokrasi Parlementer dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950. Menurut tulisan Ahmad Muslih dan kawan-kawan dalam Ilmu Pengetahuan Sosial 201596, pada masa Demokrasi Parlementer, muncul partai-partai politik baru yang bebas berpendapat serta mengkritisi pemerintahan. Kendati awal kelahiran semua partai ini merupakan semangat revolusi, namun akhirnya mengakibatkan persaingan tidak sehat. Bahkan, bisa dikatakan ketika masa itu Indonesia mengalami ketidakstabilan pemerintahan. Baca juga Sejarah Demokrasi Parlementer Ciri-ciri, Kekurangan, & Kelebihan Sejarah Sistem Presidensial Arti, Ciri-ciri, Kelebihan, Kekurangan Sejarah Sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia 1959-1965 Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia 1950-1959 Secara garis besar, kabinet-kabinet di Indonesia terbagi menjadi tujuh era di bawah pimpinan perdana menteri. Setiap periodenya pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Berikut ini ketujuh masa tersebut1. Kabinet Natsir September 1950-Maret 1951 Kabinet ini berupaya sekuat tenaga melibatkan semua partai yang ada di parlemen. Namun, Mohamad Natsir selaku perdana menteri ternyata kesulitan memberikan posisi kepada partai politik yang adalah tokoh Masyumi, partai Islam yang amat kuat saat itu. Usahanya untuk merangkul Partai Nasional Indonesia PNI selalu saja kandas. Remy Madinier dalam Islam and Politics in Indonesia The Masyumi Party Between Democracy and Integralism 2015 menyebutkan, PNI memang kerap berseberangan pandangan dengan bahkan melakukan tuntutan terhadap Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 yang dilkeluarkan Natsir. Sebagian besar parlemen berpihak kepada PNI sehingga akhirnya Natsir mengundurkan diri dari jabatannya. Baca juga Tugas TNI Sejarah, Peran, & Fungsinya sebagai Alat Pertahanan RI Beda Isi Piagam Jakarta dengan Pancasila dan Sejarah Perubahannya Karakteristik Partisipasi Politik Ciri-ciri, Penerapan, & Contoh 2. Kabinet Sukiman April 1951-Februari 1952 PNI mendapatkan posisinya dalam kabinet ini. Namun, sama seperti sebelumnya masih terdapat masalah. Sama seperti Natsir, Sukiman Wiryosanjoyo sang perdana menteri adalah orang kebijakan Sukiman ditentang oleh PNI, bahkan kabinetnya mendapatkan mosi tidak percaya dari partai politik yang dibentuk oleh Sukarno tersebut. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari 1952. 3. Kabinet Wilopo April 1952-Juni 1953Pada masanya, Wilopo selaku perdana menteri berhasil mendapatkan mayoritas suara parlemen. Tugas pokok Wilopo ketika itu menjalankan Pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. Akan tetapi, sebelum Pemilu dilaksanakan, Kabinet Wilopo gulung juga Macam Teori Kekuasaan Negara Menurut John Locke & Montesquieu Pengamalan Pancasila Sila ke-1 di Lingkungan Tempat Bermain Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I Juli 1953-Juli 1955 Ali Sastroamidjojo melanjutkan tugas kabinet sebelumnya untuk melaksanakan Pemilu. Pada 31 Mei 1954, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Rencananya kala itu, Pemilu akan diadakan pada 29 September DPR dan 15 Desember Konstituante 1955. Akan tetapi, lagi-lagi seperti yang dialami Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo bubar pada Juli 1955 dan digantikan dengan Kabinet Burhanuddin Harahap di bulan berikutnya. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus 1955- Maret 1956 Burhanuddin Harahap dengan kabinetnya berhasil melaksanakan Pemilu yang sudah direncanakan tanpa mengubah waktu pelaksanaan. Pemilu 1955 berjalan relatif lancar dan disebut-sebut sebagai pemilu paling begitu, masalah ternyata terjadi pula. Sukarno ingin melibatkan PKI dalam kabinet kendati tidak disetujui oleh koalisi partai lainnya. Alhasil, Kabinet Burhanuddin Harahap bubar pada Maret 1956. Baca juga Sejarah Operasi Trikora Latar Belakang, Isi, Tujuan, dan Tokoh Sejarah Konferensi Meja Bundar KMB Latar Belakang, Tokoh, Hasil Sejarah Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda 6. Kabinet Ali Sastoamidjojo II Maret 1956-Maret 1957 Berbagai masalah juga dialami Kabinet Ali Sastoamidjojo untuk kali kedua ini, dari persoalan Irian Barat , otonomi daerah, nasib buruh, keuangan negara, dan Sastroamidjojo pada periode yang keduanya ini tidak berhasil memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Kabinet ini pun mulai menuia kritik dan akhirnya bubar dalam setahun. 7. Kabinet Djuanda Maret 1957-Juli 1959 Terdapat 5 program kerja utama yang dijalankan Djuanda Kartawijaya, yakni membentuk dewan, normalisasi keadaan Indonesia, membatalkan pelaksanaan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan melaksanakan pembangunan. Salah satu permasalahan ketika itu muncul ketika Deklarasi Djuanda diterapkan. Kebijakan ini ternyata membuat negara-negara lain keberatan sehingga Indonesia harus melakukan perundingan terkait juga Penyebab Sejarah Pemberontakan DI-TII Daud Beureueh di Aceh Sejarah Pemberontakan Andi Azis Penyebab, Tujuan dan Dampaknya Sejarah Pemberontakan Nambi vs Majapahit Mati karena Fitnah Keji Akhir Demokrasi Parlementer Singkatnya waktu periode pemerintahan kabinet-kabinet membuat keadaan politik Indonesia tidak stabil, bahkan hal ini ditakutkan berimbas pada segala aspek lain negara. Hal tersebut akhirnya terselesaikan setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Di dalamnya, termuat bahwa Dewan Konstituante dibubarkan dan Indonesia kembali ke UUD 1945 alias meninggalkan UUDS 1950. Selain itu, dibentuk juga Majelis Permusyaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Demokrasi Liberal yang sebelumnya sudah membawa kekacauan terhadap stabilitas pemerintahan akhirnya digantikan dengan sistem Demokrasi Terpimpin yang berlaku sejak 1959 hingga juga Fosil Homo Soloensis Sejarah, Penemu, Lokasi, dan Ciri-ciri Kerajaan Kutai Martapura Penyebab Runtuhnya & Daftar Raja Fakta Sejarah Misteri Hotel Niagara Malang Viral & Disebut Angker - Pendidikan Kontributor Yuda PrinadaPenulis Yuda PrinadaEditor Iswara N RadityaPenyelaras Ibnu Azis & Yulaika Ramadhani - Demokrasi liberal merupakan sebutan lain dari sistem demokrasi parlementer yang pernah berlaku di Indonesia. Sistem ini dijalankan di Indonesia pada tahun 1950-1959. Periode demokrasi liberal dimulai setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dari semula bernama Republik Indonesia Serikat RIS. Pembentukan RIS berdasarkan persetujuan di Konferensi Meja Bundar yang kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia. Salah satu Indonesianis yang meneliti perkembangan politik Indonesia pada dekade 1950-an, yakni Herbet Feith, menyebut demokrasi liberal sebagai demokrasi konstitusional. Dalam bukunya, The Wilopo Cabinet, 1952-1953 A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia 2007, Feith menyebutkan sistem demokrasi di Indonesia pada era 1950-1959 menitikberatkan kepada berjalannya sistem politik yang didominiasi oleh sipil. Selain itu, Feith juga menyimpulkan, demokrasi liberal sebagai periode yang penuh dengan harapan-harapan baru untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di berbagai bidang. Namun, Feith membenarkan anggapan bahwa di masa tersebut, stabilitas politik Indonesia belum kokoh. Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal Mengutip dari buku Sejarah Indonesia Kelas 12 karya Abdurakhman, dkk 2018 52, sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dilandasi oleh UUD Sementara 1950 UUDS 1950 sebagai konstitusi tertinggi. Berdasar ketentuan dalam UUDS 1950, sistem pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer. Sistem parlementer berarti kabinet pemerintahan disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Maka itu, ia sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi lambang kesatuan saja. Penerapan sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodir kebebasan berpendapat dari rakyat yang diwakili oleh partai di juga Pemilu 1955 Antusiasme Warga, Kisruh Partai, dan Lemahnya Kabinet Sejarah Kabinet Sukiman Susunan, Program & Penyebab Jatuhnya Akan tetapi, dalam perjalannya sistem ini seolah menjadi buah simalakama, karena kebebasan berpendapat yang bertujuan mewujudkan kestabilan politik tidak sesuai dengan kenyataan. Saat itu, situasi politik tidak stabil sebab sering kali terjadi pergantian kabinet yang begitu cepat. Salah satu sebabnya adalah perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali. Adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal, yakni sebagai berikut Kabinet Natsir Masyumi 1950-1951; Kabinet Sukiman Masyumi 1951-1952; Kabinet Wilopo PNI 1952-1953; Kabinet Ali Sastroamijoyo I PNI 1953-1955; Kabinet Burhanuddin Harahap Masyumi 1955-1956; Kabinet Ali Sastroamijoyo II PNI 1956-1957; Kabinet Djuanda Zaken Kabinet 1957-1959. Sistem Kepartaian pada Masa Demokrasi Liberal Menurut Carl J. Friedrich yang dikutip dalam karya Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008 403, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Menurut Abdurakhman, dkk dalam Sejarah Indonesia Kelas 12 201866, sistem kepartaian di Indonesia pada era demokrasi liberal ialah sistem multipartai. Pembentukan banyak partai, menurut Mohammad Hatta, bertujuan buat mengukur kekuatan perjuangan Indonesia dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Akan tetapi, partai-partai politik kala itu gemar saling bersaing dengan cara mencari kesalahan dan menjatuhkan. Akibatnya, pada era ini sering terjadi pergantian banyak kabinet tidak berumur panjang, program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya ketidakstabilan, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, hingga demikian, pada masa demokrasi liberal, pernah berlangsung pemilu pertama di Indonesia, yakni pada tahun 1955. Pemilu yang diikuti oleh 29 partai politik, dan digelar untuk memilih anggota DPR serta Dewan Konstituante ini, disebut-sebut sebagai pemilihan umum paling demokratis dalam sejarah Indonesia. - Pendidikan Kontributor Alhidayath ParinduriPenulis Alhidayath ParinduriEditor Addi M Idhom

mind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer